Upaya pendekatan Public Private Mix (PPM) berbasis kabupaten/kota (DPPM) menjadi salah satu strategi akselerasi penanggulangan TBC untuk meningkatkan penemuan kasus dan memastikan perawatan TBC yang sesuai standar. Dalam rangka mendukung DPPM, SSR Synersia lewat dukungan dana dari PR Konsorsium Penabulu – STPI mengambil peran sebagai pihak komunitas untuk berperan aktif melalui serangkaian kegiatan implementasi DPPM di Kota Bekasi. Salah satunya adalah kegiatan “Forum Periodik Komunitas dengan Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Pelayanan TBC dalam Jejaring DPPM di Kota Bekasi” dalam rangka koordinasi, monitoring dan penerimaan umpan balik di tingkat layanan pemerintah maupun swasta di Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 di Aula Pertemuan Restoran Taman Saung Marga Jaya, Bekasi Selatan, dengan mengundang tim P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 12 perwakilan Rumah Sakit (Big Chain Hospital) di Kota Bekasi, serta 10 perwakilan PKM dari 12 wilayah kecamatan yang ada di Kota Bekasi.
Pembukaan dan sambutan dilakukan langsung oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dr. Vevie Herawati, M.KM. Pada kesempatan ini beliau turut memberikan apresiasi kepada SSR Synersia yang telah membuat forum diskusi terkait implementasi DPPM di Kota Bekasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai hasil peran SSR Synersia dalam pelacakan kasus LTFU, pendampingan, dan IK layanan pemerintah-swasta oleh Emanuel Brahmantio, S.Kesos selaku MK PPM Kota Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut yang dipimpin oleh Ibu Harimurti, S.Kep. selaku Wasor TB Kota Bekasi. Adapun bahasan utama yang didiskusikan dalam forum yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali ini antara lain, koordinasi dan pengawasan kualitas layanan TBC dalam jejaring DPPM, evaluasi perkembangan pemantauan dan umpan balik dalam jejaring DPPM, Identifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pemerintah dan swasta yang sudah menjalankan tata laksana TB SO standar serta hasil kegiatan pelacakan kasus LTFU dan pendampingan pasien LTFU kembali berobat, IK di layanan pemerintah dan swasta.
Beberapa hasil diskusi dalam forum ini antara lain, adanya kesepakatan alur pelacakan pasien mangkir dari layanan pemerintah dan swasta, metode pencegahan pasien mangkir di RS yaitu pembuatan SOP saat awal pengobatan serta buku reminder control dan pelacakan, pemberian edukasi wajib bagi pasien baru TB terkait investigasi kontak dan pendampingan pengobatan, cara follow up pasien mangkir diluar Kota Bekasi serta penunjukan kader PKM terlatih untuk melakukan pelacakan dan IK di wilayah kerja PKM terkait. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pesan-pesan terkait koordinasi jejaring DPPM Kota Bekasi kedepannya dan doa oleh Dr. Siti Nurliah, M.KM selaku Sub Koordinator P2PM Dinkes Kota Bekasi.